KBLI 2025 Bukan sekadar Ganti Nomor: Banyak Pelaku Usaha Salah Paham

Ketika mendengar KBLI 2025 mulai diterapkan pada 15 juni 2026, banyak pelaku usaha langsung berasumsi bahwa perusahaan ini hanya soal mengganti nomor kode usaha lama dengan nomor baru. Padahal kenyataannya jauh lebih besar dari itu.

Pembaruan KBLI 2025 bukan sekadar revisi angka atau penyesuaian administratif. Pemerintah melakukan perombakan struktur klasifikasi usaha secara menyeluruh. Sejumlah kode digabungkan, dipecah menjadi kategori yang lebih spesifik, bahkan ada yang dihapus sepenuhnya.

Artinya, pelaku usaha tidak cukup hanya mencari "kode pengganti". Mereka juga perlu memahami apakah kegiatan usaha yang dijalankan masih sesuai dengan klasifikasi terbaru.

Apa yang berubah pada KBLI 2025?

 1. Struktur kategori usaha bertambah

Salah satu perubahan paling terlihat adalah bertambahnya jumlah kategori utama dalam KBLI. Sebelumnya terdapat 21 kategori utama.  Dalam KBLI 2025 jumlah tersebut bertambah menjadi 22 kategori. Perubahan ini menunjukan adanya penyesuaian terhadap perkembangan model bisnis dan aktivitas ekonomi yang semakin beragam.

Bertambahnya kategori utama bukan sekadar perubahan statistik. Pemerintah berupaya mengelompokkan kegiatan usaha secara lebih akurat agar mampu mengikuti perkembangan sektor ekonomi modern yang terus berubah. Beberapa jenis usaha yang sebelumnya berada dalam kelompok yang sangat luas kini dapat ditempatkan pada kategori yang lebih sesuai dengan karakteristik kegiatannya.

Bagi pelaku usaha, perubahan ini berarti perlu melakukan pengecekan ulang terhadap posisi kegiatan usahanya dalam struktur KBLI terbaru. Meskipun nama usaha atau aktivitas bisnis tidak berubah, bisa saja klasifikasi yang digunakan sebelumnya sudah tidak lagi berada pada kelompok yang sama seperti dalam versi terdahulu.

 2. Jumlah kode KBLI berkurang signifikan

Meskipun jumlah kategori bertambah, total kode KBLI justru berkurang. KBLI sebelumnya memiliki 1.789 kode. Pada KBLI 2025 jumlah tersebut menjadi 1.559 kode. Penurunan ini bukan karena jenis usaha berkurang. Sebaliknya, pemerintah melakukan penataan ulang terhadap kode-kode yang dianggap tumpang tindih, terlalu luas, atau tidak lagi relevan.

Perubahan ini menunjukan bahwa pemerintah tidak hanya menambahkan kategori baru, tetapi juga menyederhanakan struktur klasifikasi yang sudah ada. Banyak kode yang sebelumnya memiliki ruang lingkup serupa kini digabungkan agar lebih efisien dan mudah digunakan dalam sistem perizinan.

Disisi lain, beberapa kode yang dianggap terlalu umum justru dipecah menjadi klasifikasi yang lebih spesifik. Karena itu, pelaku usaha tidak bisa berasumsi bahwa setiap kode lama memiliki satu padanan langsung dalam KBLI 2025. Proses pencocokan perlu dilakukan dengan melihat deskripsi kegiatan usaha secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan nomor kode.

 3. Tiga pola perubahan yang wajib dipahami

Kesalahan paling sering terjadi ketika pelaku usaha menganggap setiap kode lama otomatis memiliki satu kode pengganti yang sama persis. Faktanya tidak demikian. Terdapat tiga pola perubahan utama yang perlu dipahami.

  • Many to One
    Beberapa kode lama digabung menjadi satu kode baru. Biasanya terjadi pada kegiatan usaha yang memiliki karakteristik serupa sehingga tidak lagi perlu dipisahkan. Dalam pola ini, beberapa jenis usaha yang sebelumnya memiliki kode berbeda kini berada dalam satu klasifikasi yang sama.  Tujuannya adalah mengurangi tumpang tindih dan menyederhanakan struktur KBLI.

    Bagi pelaku usaha, penting untuk memastikan bahwa deskripsi kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen perubahan masih sesuai dengan ruang lingkup kode baru tersebut. Jangan hanya melihat nomor penggantinya, tetapi pahami juga cakupan kegiatan usaha yang kini diatur dalam klasifikasi baru.

  •  One to Many
    Satu kode lama dipecah menjadi beberapa kode baru yang lebih spesifik. Ini merupakan pola yang paling perlu diperhatikan. Karena satu kegiatan usaha sebelumnya menggunakan satu kode, kini mungkin harus memilih klasifikasi yang lebih tepat sesuai aktivitas sebenarnya. Perubahan ini biasanya dilakukan ketika suatu kode dianggap terlalu luas dan mencakup berbagai jenis kegiatan nya sebenarnya memiliki karakteristik berbeda. Dengan adanya pemecahan kode, pemerintah dapat mengelompokan usaha secara lebih detail dan akurat.

    Risiko terbesar dalam pola ini adalah salah memilih kode usaha. Jika klasifikasi yang dipilih tidak sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Perusahaan dapat menghadapi kendala saat mengurus perizinan, melakukan pembaruan data OSS, atau menjalani proses verifikasi oleh instansi terkait.
     
  • One to One
    Satu kode lama dipetakan langsung ke satu kode baru. Ini merupakan pola yang paling sederhana karena tidak terjadi perubahan substansi yang signifikan. Meskipun demikian, pelaku usaha tetap perlu melakukan pengecekan agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Walaupun terlihat sederhana, proses verifikasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kode baru benar-benar sesuai dengan kegiatan usaha yang tercatat dalam dokumen perusahaan. Kesalahan kecil dalam pencocokan data dapat menimbulkan masalah administratif ketika perusahaan mengurus izin atau melakukan perubahan data di kemudian hari.   

Kenapa pelaku usaha harus peduli?

Masih banyak yang menganggap KBLI hanya diperlukan saat mendirikan perusahaan. Padahal KBLI menjadi dasar berbagai proses penting. Seperti:

  1. Pengajuan NIB melalui OSS.
    Sistem OSS (Online Single Submission) membaca jenis usaha berdasarkan kode KBLI 5 digit yang Anda masukkan. Jika kode KBLI yang dipilih keliru atau tidak sesuai dengan aktivitas riil di lapangan, sistem OSS tidak akan bisa menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang valid untuk kegiatan tersebut.
     
  2. Penentuan tingkat risiko usaha.
    Sejak diterapkannya sistem Risk-Based Approach (RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap kode KBLI telah dipetakan oleh pemerintah ke dalam 4 tingkat risiko:
    • Risiko Rendah (R): Cukup butuh NIB saja.
    • Risiko Menengah Rendah (MR): Butuh NIB + Sertifikat Standar (pernyataan mandiri).
    • Risiko Menengah Tinggi (MT): Butuh NIB + Sertifikat Standar yang harus diverifikasi instansi terkait.
    • Risiko Tinggi (T): Butuh NIB + Izin (persetujuan penuh dari menteri/gubernur/bupati).
        
  3. Pengurusan izin operasional dan  perizinan sektoral.
    Setiap KBLI memiliki "Kementerian Pembina" atau instansi teknis yang berbeda.KBLI Industri Makanan akan mengarahkan Anda ke izin edar BPOM atau Sertifikasi Halal.KBLI Konstruksi akan mewajibkan Anda memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).KBLI Kesehatan mewajibkan izin klinik dari Dinas Kesehatan.Jika kode KBLI di NIB Anda salah, Anda tidak akan bisa memproses izin-izin sektoral tersebut karena sistem kementerian terkait menolak sinkronisasi data dari OSS.
     
  4. Kesesuaian kegiatan usaha dengan regulasi yang berlaku.
    Pemerintah menggunakan KBLI untuk mengecek apakah bisnis Anda boleh berjalan di lokasi tertentu. Melalui OSS, KBLI akan disinkronisasikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Bisnis manufaktur (KBLI Industri) tidak akan diizinkan beroperasi di zona perumahan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menggunakan KBLI untuk menentukan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) perusahaan Anda.

Karena menjadi fondasi berbagai proses perizinan,  perubahan KBLI dapat berdampak langsung pada administrasi perusahaan. Jika klasifikasi usaha tidak sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya dijalankan, proses pengajuan izin baru maupun pembaruan data usaha dapat menjadi lebih rumit.

Dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian KBLI juga dapat memengaruhi penentu tingkat risiko usaha dan persyaratan perizinan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, memahami perubahan KBLI 2025 bukan hanya soal kepatuhan operasional bisnis.

Apa yang harus dilakukan sekarang?

Sebelum melakukan perubahan data perusahaan atau mengurus perizinan baru, lakukan beberapa langkah berikut:

  • Periksa apakah KBLI perusahaan terdampak perubahan.
  • Identifikasi apakah kode lama masuk kategori Many to One, One to Many, atau One to One.
  • Cocokkan kembali deskripsi usaha dengan KBLI terbaru.
  • Pastikan data OSS dan perizinan tetap sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
  • Konsultasikan dengan profesional apabila terdapat keraguan dalam pemetaan kode usaha.

Jangan hanya fokus mencari nomor pengganti. Dalam KBLI 2025, yang berubah bukan sekadar kode, tetapi juga cara suatu kegiatan usaha diklasifikasikan. Memahami perubahan ini sejak awal akan membantu perusahaan menghindari kesalahan administrasi dan memastikan proses perizinan tetap berjalan lancar.

Pastikan KBLI perusahaan Anda sudah sesuai dengan struktur terbaru. Tim Awan Kusuma Legalitas siap membantu proses pengecekan, penyesuaian KBLI, serta pembaruan data usaha agar tetap sesuai dengan regulasi terbaru.