Starting in 2026, GMS results must be notarized and reported to the SABH within 30 days.

RUPS 2026 Berubah: Telat Lapor Bisa Membuat Akses PT Terblokir

Banyak pemilik PT menganggap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sekadar formalitas administratif, terutama bila bisnis berjalan lancar dan tidak ada kebutuhan mendesak. Namun mulai 2026, perubahan prosedur administrasi RUPS membawa konsekuensi lebih nyata: kelalaian pelaporan dapat memblokir akses perusahaan ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Ini bukan lagi soal apakah RUPS tahunan wajib diadakan, tetapi bagaimana hasil RUPS harus didokumentasikan dan dilaporkan.

Apa yang berubah pada RUPS 2026?

1. Hasil RUPS wajib dituangkan dalam akta notaris
   Sebelum 2026, beberapa perusahaan menggunakan keputusan sirkuler yang ditandatangani seluruh pemegang saham tanpa akta notaris untuk kebutuhan tertentu. Mulai 2026, hasil RUPS Tahunan wajib dituangkan ke dalam akta notaris. Perubahan ini terlihat sederhana, namun dalam praktik berarti setiap pelaksanaan RUPS harus lebih tertib: hasil rapat tidak lagi cukup disimpan sebagai dokumen internal perusahaan.
   
   
2. Pelaporan elektronik ke SABH wajib dan dibatasi waktu
   Setelah akta notaris ditandatangani, notaris wajib melaporkan hasil RUPS dan laporan tahunan perusahaan secara elektronik ke SABH Kementerian Hukum. Batas waktu pelaporan: paling lambat 30 hari sejak tanggal penandatanganan akta. Keterlambatan pelaporan bukan lagi masalah administratif ringan. Kini ada konsekuensi yang langsung memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan perubahan data penting.
   
   Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban pelaporan, risiko nyata yang mengancam adalah pemblokiran akses ke SABH. Dampaknya praktis dan langsung terasa:

• Perusahaan tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasar.
• Tidak bisa mengajukan perubahan susunan direksi atau komisaris.
• Pembaruan data perusahaan lainnya terhambat.

Operasional bisnis sehari-hari tetap bisa berjalan, tetapi fungsi administrasi korporasi menjadi terhambat dan biasanya masalah baru disadari saat perusahaan membutuhkan perubahan data secara mendesak (misalnya untuk pengajuan kredit, tender, atau perubahan legalitas).

Dampak praktis untuk pemilik PT

• Biaya waktu: proses administrasi tertunda hingga blokir dicabut.
• Biaya tambahan: perlu jasa notaris/konsultan untuk memperbaiki administrasi atau membuka akses.
• Risiko reputasi: keterlambatan perubahan data dapat menghambat transaksi bisnis atau hubungan dengan pihak ketiga.

Bagaimana mencegah PT diblokir karena RUPS?

Perubahan ini memberikan satu pelajaran penting: RUPS Tahunan tidak lagi bisa dipandang sekadar agenda rutin yang bisa ditunda kapan saja. Pemilik PT perlu memastikan tiga hal:

1.  RUPS diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris.
3. Pelaporan ke SABH dilakukan tepat waktu sebelum batas 30 hari berakhir.

Checklist tindakan setelah RUPS (aksi yang harus dilakukan)

• Jadwalkan RUPS sesuai anggaran dasar dan ketentuan hukum.
• Pastikan risalah RUPS lengkap dan disetujui oleh pemegang saham.
• Minta notaris membuat akta berdasarkan hasil RUPS.
• Pastikan notaris melaporkan akta ke SABH dalam 30 hari sejak penandatanganan akta.
• Simpan bukti pendaftaran/pelaporan elektronik dari SABH (notifikasi/email Certificate).
• Lakukan review kepatuhan administratif setiap tahun untuk menghindari penumpukan masalah.
• Jika ada kebutuhan mendesak (perubahan direksi/modal), periksa dulu status akses SABH sebelum memulai proses.

Jangan tunggu sampai akses SABH terblokir, gunakan jasa Awan Kusuma Legalitas untuk memastikan RUPS Anda, pembuatan akta notaris, dan pelaporan ke SABH selesai tepat waktu dalam 30 hari. Konsultasi sekarang dan melindungi PT Anda dari risiko blokir administrasi.